Jessica Bantah Keterangan Hanie soal Pesanan Es Kopi Vietnam

Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, melihat tampilan CCTV kafe Olivier dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA,  Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, membantah pernyataan temannya, Hanie, yang mengaku sempat bertanya mengapa es kopi vietnam dipesan terlebih dulu. Hal itu diungkapkan Jessica dalam sidang lanjutan mengadili dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

"Saya tidak dengar Hanie tanya begitu, itu tidak benar," kata Jessica di hadapan majelis hakim.

Jawaban Jessica merupakan tanggapan dari pertanyaan jaksa penuntut umum, Sandhy Handika, yang menyebutkan keterangan Hanie dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perkara tersebut.

Sandhy menuturkan, Hanie sempat bertanya kepada Jessica kenapa dia memesankan es kopi vietnam terlebih dulu. Kopi yang dimaksud dipesankan adalah untuk Mirna.

"Tetapi, Hanie bilang begitu, kalau dia tanya kenapa saudara pesan kopi dulu, enggak tunggu dia sama Mirna datang dulu baru pesan. Oke baik, itu jawaban Anda," tutur Sandhy.

Jessica juga membantah pernyataan Devi, salah satu manajer Kafe Olivier. Dalam keterangannya, Devi mengatakan bahwa Jessica sempat diam saja ketika ada pegawai kafe yang ingin menolong Mirna saat kejang dan mulutnya mengeluarkan busa.

"Itu tidak benar, saya juga tidak ingat. Pada saat itu saya juga tidak ngomong dengan Devi," ujar Jessica.

Pada awal persidangan hari ini, Jessica sempat menyinggung obrolan di grup chat WhatsApp yang beranggotakan dirinya, Mirna, Hanie, dan teman lainnya yang bernama Vera.

Melalui grup tersebut, Jessica menjelaskan alasan dia memesankan es kopi vietnam kepada Mirna karena Mirna bersedia dipesankan. Terlebih lagi, Jessica sudah tiba lebih awal di Kafe Olivier. Adapun Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi vietnam tersebut.

Jelang Pilkada Serentak, Polisi Incar Provokator di Medsos

Rajiun Tumada, bakal calon bupati Muna Barat usai tes psikologi di salah satu hotel di Kendari

KENDARI, Jelang pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, polisi setempat akan memantau perkembangan arus informasi di media sosial. Karena, tidak sedikit terdapat akun yang kerap menghujat bahkan menghina privasi calon kepala daerah tersebut. Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra Komisaris Polisi Dolfie Kumaseh mengatakan, pengawasan informasi di medsos dilakukan untuk menindaklanjuti ulah oknum yang sengaja melakukan provokasi berlebihan dan melanggar privasi seseorang melalui medsos.
"Bila ditemukan adanya oknum yang secara sengaja melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maupun diduga bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, kami siap memproses melalui Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra," kata Dolfie, Rabu (28/9/2016).
Menurut dia, saat ini banyak tulisan di medsos yang banyak diduga dimunculkan untuk propaganda. Polisi akan bertindak jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan dengan isu-isu di medsos itu, terutama jika ada propanganda dan bukti kuat yang mendukung laporan itu.
Dolfie mengimbau agar pengguna medsos menaati aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang berurusan dengan hukum terkait kejahatan di dunia maya atau cyber crime.
"Di medsos tidak ada salahnya orang melakukan sosialisasi dan publikasi, sepanjang tidak menghina atau menyerang pribadi orang lain," kata dia.
Sementara itu, bakal calon bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada, mengaku merasa resah dengan hinaan di medsos yang mengarah pada dirinya.
Rajiun telah mengantongi identitas belasan orang yang telah menghujatnya di mesdos. Ia berencana melaporkan pemilik akun medsos tersebut ke polisi.
Ia sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait hal itu dan menunggu menunggu momen yang tepat untuk melaporkan pelaku.
"Agak riskan kalau dilaporkan di tengah momen pilkada ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Kalau mereka belum hentikan, baru saya laporkan," kata dia.
Adapun bakal calon wali kota Kendari, Muh Zayat Kaimuddin, mengakui bahwa dirinya sering difitnah dan dihina di medsos. Namun, ia tidak akan melaporkannya ke polisi.
"Biarlah difitnah, nanti dosa-dosaku terhapus toh. Makan waktu juga kalau kita urus juga medsos," kata dia.
Zayat yang berpasangan dengan Suri Syariah Mahmud ini diusung empat partai, yakni PDI-P, Demokrat, Hanura, dan PPP. Ia berharap warga Kendari tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu menyesatkan di medsos.

Pembongkaran Bukit Duri Dikebut, Besok Turap Mulai Dipasang

Suasana pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA,  Hingga Rabu sore (28/9/2016), tiga buah backhoe sudah meruntuhkan ratusan bangunan yang berdiri persis di pinggir Sungai Ciliwung. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan pengerjaan pembongkaran akan dilanjut hingga sisa 24 bidang rata dengan tanah.
"Kami lanjut hari ini, selesaikan cepat," kata Tri.
Tri mengatakan setelah bangunan di bantaran sungai ini ditertibkan, besok turap akan segera dipasang. Hal ini dipercepat sebab musim hujan segera datang.
"Kami prioritaskan yang untuk pengerjaan turap dulu. Karena kalau dibiarkan, musim hujan bisa kelelep semua ini, yang bukan untuk turap enggak apa-apa belakangan," kata Tri.
Sementara itu di deret yang tidak terletak di bantaran sungai, bangunan masih berdiri tegap tak tersentuh backhoe. Camat Tebet Mahludin mengatakan akan membiarkan warga membongkar sendiri bangunannya.

Warga masih menetap di sana namun tanpa aliran listrik. Tiang dan kabel pagi tadi sudah dipotong oleh PLN. Hingga sore ini, puluhan warga dan pemulung masih sibuk membongkar dan mengumpulkan besi-besi dan kayu.

Ahok Merasa Dipercaya Warga Atasi Banjir sehingga Menang dalam Pilkada DKI 2012

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat berada di Balai Kota, Senin (26/9/2016)

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak takut elektabilitas maupun popularitasnya turun akibat berbagai penertiban permukiman yang dilakukanya.
Pada Rabu (28/9/2016), Pemprov DKI Jakarta menggusur kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Menurut Basuki, nantinya warga yang akan merasakan manfaat dari kebijakannya itu.
"Kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi (saat Pilkada DKI Jakarta 2012) kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Basuki menyebut dirinya dan Jokowi telah memenuhi janji untuk menanggulangi banjir.
Salah satu langkah penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah dengan menormalisasi Waduk Pluit dan menertibkan kawasan Kampung Pulo untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
"Ketika dulu Waduk Pluit terbengkalai, enggak ada yang kepikiran Waduk Pluit bisa bagus, sungai bisa bagus, orang enggak pernah kepikir Kampung Pulo puluhan tahun bisa kami bereskan. Nah kami buktikan," kata pria yang dikenal dengan nama Ahok ini.

Ia mengatakan, warga yang memilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 seharusnya mendukung kebijakan yang telah ia janjikan saat kampanye itu.
"Kalau saya membuktikan janji kampanye saya mau bebasin banjir, normalisasi semua sungai dan waduk. Lalu kamu tiba-tiba enggak milih saya, ya saya aneh juga. Kalau begitu dulu kamu pilih saya karena apa?" kata Basuki.

Cak Imin: Sekuat Apa Pun Rekayasa, Saya Yakin Ahok Tumbang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

JAKARTA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengkritik langkah petahana pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak cuti pada masa kampanye. Ia menilai Ahok bisa saja menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai petahana untuk memenangkan dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat.
"Dengan tidak cuti, kita khawatir petahana memanfaatkan kekuasaan untuk pemenangannya," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Muhaimin pun berharap hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Ahok terhadap pasal yang mengatur ketentuan cuti dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Saya yakin hakim MK ariflah agar tidak ada pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan dirinya," kata Muhaimin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun tetap meyakini bahwa pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung oleh partainya akan keluar sebagai pemenang.
"Sekuat apa pun rekayasa, saya yakin Ahok tumbang," ucap Muhaimin tanpa mau menjelaskan rekayasa apa yang dimaksudnya.

Ini Kriteria Sosok Cagub DKI Jakarta Harapan Jokowi

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas perhutanan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo memiliki kriteria sosok bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diharapkan. Pertama, Presiden mendukung figur yang mampu membangun Jakarta. "Karena, ini kan Ibu Kota. Jadi membutuhkan kepemimpinan kuat," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di ruangan pers Istana, Rabu (28/9/2016).
Pratikno mengakui, permasalahan di Ibu Kota sangat kompleks sehingga membutuhkan seorang pemimpin yang kuat.
Kedua, Presiden mendukung sosok yang punya komitmen besar terhadap kontribusi Jakarta bagi pembangunan Indonesia secara umum.
Presiden, kata Pratikno, tidak condong ke satu pasang pun bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dia menegaskan Presiden dalam posisi netral.

"Sekali lagi, Presiden selalu menyampaikan agar semua (proses Pilkada) selalu berjalan dengan demokratis," ujar Pratikno.
Diketahui, Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Hanura dan Nasdem mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Adapun Partai Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandiaga: Pemprov DKI Harusnya Tunggu Landasan Hukum untuk Menggusur Bukit Duri

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusunawa Rawa Bebek.

JAKARTA, Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku ada seseorang yang mengajaknya untuk membantu warga Bukit Duri yang terkena penggusuran oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun, Sandiaga mengungkapkan, dirinya menolak ajakan tersebut.
"Saya diajak beberapa teman untuk ke sana (Bukit Duri), tetapi saya tidak mau. Saya tidak mau memolitisasi musibah yang menimpa seseorang," ujar Sandiaga di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Sandiaga menyayangkan langkah pemerintah yang memutuskan untuk melakukan penggusuran kawasan Bukit Duri. Padahal, gugatan class action warga Bukit Duri sampai saat ini masih berlangsung di pengadilan.
"Kalau saya, saya akan menunggu proses hukumnya. Pemerintah harusnya menunggu dulu landasan hukumnya, kita kan negara hukum," ucapnya.

Kawasan Bukit Duri mulai dibongkar pagi tadi. Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri walau warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan.
Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran pagi ini lantaran warga masih melakukan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).