Jessica Bantah Keterangan Hanie soal Pesanan Es Kopi Vietnam

Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, melihat tampilan CCTV kafe Olivier dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA,  Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, membantah pernyataan temannya, Hanie, yang mengaku sempat bertanya mengapa es kopi vietnam dipesan terlebih dulu. Hal itu diungkapkan Jessica dalam sidang lanjutan mengadili dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

"Saya tidak dengar Hanie tanya begitu, itu tidak benar," kata Jessica di hadapan majelis hakim.

Jawaban Jessica merupakan tanggapan dari pertanyaan jaksa penuntut umum, Sandhy Handika, yang menyebutkan keterangan Hanie dalam berita acara pemeriksaan (BAP) perkara tersebut.

Sandhy menuturkan, Hanie sempat bertanya kepada Jessica kenapa dia memesankan es kopi vietnam terlebih dulu. Kopi yang dimaksud dipesankan adalah untuk Mirna.

"Tetapi, Hanie bilang begitu, kalau dia tanya kenapa saudara pesan kopi dulu, enggak tunggu dia sama Mirna datang dulu baru pesan. Oke baik, itu jawaban Anda," tutur Sandhy.

Jessica juga membantah pernyataan Devi, salah satu manajer Kafe Olivier. Dalam keterangannya, Devi mengatakan bahwa Jessica sempat diam saja ketika ada pegawai kafe yang ingin menolong Mirna saat kejang dan mulutnya mengeluarkan busa.

"Itu tidak benar, saya juga tidak ingat. Pada saat itu saya juga tidak ngomong dengan Devi," ujar Jessica.

Pada awal persidangan hari ini, Jessica sempat menyinggung obrolan di grup chat WhatsApp yang beranggotakan dirinya, Mirna, Hanie, dan teman lainnya yang bernama Vera.

Melalui grup tersebut, Jessica menjelaskan alasan dia memesankan es kopi vietnam kepada Mirna karena Mirna bersedia dipesankan. Terlebih lagi, Jessica sudah tiba lebih awal di Kafe Olivier. Adapun Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi vietnam tersebut.

Jelang Pilkada Serentak, Polisi Incar Provokator di Medsos

Rajiun Tumada, bakal calon bupati Muna Barat usai tes psikologi di salah satu hotel di Kendari

KENDARI, Jelang pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, polisi setempat akan memantau perkembangan arus informasi di media sosial. Karena, tidak sedikit terdapat akun yang kerap menghujat bahkan menghina privasi calon kepala daerah tersebut. Kepala Subdit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Sultra Komisaris Polisi Dolfie Kumaseh mengatakan, pengawasan informasi di medsos dilakukan untuk menindaklanjuti ulah oknum yang sengaja melakukan provokasi berlebihan dan melanggar privasi seseorang melalui medsos.
"Bila ditemukan adanya oknum yang secara sengaja melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maupun diduga bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, kami siap memproses melalui Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra," kata Dolfie, Rabu (28/9/2016).
Menurut dia, saat ini banyak tulisan di medsos yang banyak diduga dimunculkan untuk propaganda. Polisi akan bertindak jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan dengan isu-isu di medsos itu, terutama jika ada propanganda dan bukti kuat yang mendukung laporan itu.
Dolfie mengimbau agar pengguna medsos menaati aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang berurusan dengan hukum terkait kejahatan di dunia maya atau cyber crime.
"Di medsos tidak ada salahnya orang melakukan sosialisasi dan publikasi, sepanjang tidak menghina atau menyerang pribadi orang lain," kata dia.
Sementara itu, bakal calon bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada, mengaku merasa resah dengan hinaan di medsos yang mengarah pada dirinya.
Rajiun telah mengantongi identitas belasan orang yang telah menghujatnya di mesdos. Ia berencana melaporkan pemilik akun medsos tersebut ke polisi.
Ia sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait hal itu dan menunggu menunggu momen yang tepat untuk melaporkan pelaku.
"Agak riskan kalau dilaporkan di tengah momen pilkada ini. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Kalau mereka belum hentikan, baru saya laporkan," kata dia.
Adapun bakal calon wali kota Kendari, Muh Zayat Kaimuddin, mengakui bahwa dirinya sering difitnah dan dihina di medsos. Namun, ia tidak akan melaporkannya ke polisi.
"Biarlah difitnah, nanti dosa-dosaku terhapus toh. Makan waktu juga kalau kita urus juga medsos," kata dia.
Zayat yang berpasangan dengan Suri Syariah Mahmud ini diusung empat partai, yakni PDI-P, Demokrat, Hanura, dan PPP. Ia berharap warga Kendari tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu menyesatkan di medsos.

Pembongkaran Bukit Duri Dikebut, Besok Turap Mulai Dipasang

Suasana pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA,  Hingga Rabu sore (28/9/2016), tiga buah backhoe sudah meruntuhkan ratusan bangunan yang berdiri persis di pinggir Sungai Ciliwung. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan pengerjaan pembongkaran akan dilanjut hingga sisa 24 bidang rata dengan tanah.
"Kami lanjut hari ini, selesaikan cepat," kata Tri.
Tri mengatakan setelah bangunan di bantaran sungai ini ditertibkan, besok turap akan segera dipasang. Hal ini dipercepat sebab musim hujan segera datang.
"Kami prioritaskan yang untuk pengerjaan turap dulu. Karena kalau dibiarkan, musim hujan bisa kelelep semua ini, yang bukan untuk turap enggak apa-apa belakangan," kata Tri.
Sementara itu di deret yang tidak terletak di bantaran sungai, bangunan masih berdiri tegap tak tersentuh backhoe. Camat Tebet Mahludin mengatakan akan membiarkan warga membongkar sendiri bangunannya.

Warga masih menetap di sana namun tanpa aliran listrik. Tiang dan kabel pagi tadi sudah dipotong oleh PLN. Hingga sore ini, puluhan warga dan pemulung masih sibuk membongkar dan mengumpulkan besi-besi dan kayu.

Ahok Merasa Dipercaya Warga Atasi Banjir sehingga Menang dalam Pilkada DKI 2012

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama saat berada di Balai Kota, Senin (26/9/2016)

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak takut elektabilitas maupun popularitasnya turun akibat berbagai penertiban permukiman yang dilakukanya.
Pada Rabu (28/9/2016), Pemprov DKI Jakarta menggusur kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Menurut Basuki, nantinya warga yang akan merasakan manfaat dari kebijakannya itu.
"Kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi (saat Pilkada DKI Jakarta 2012) kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Basuki menyebut dirinya dan Jokowi telah memenuhi janji untuk menanggulangi banjir.
Salah satu langkah penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah dengan menormalisasi Waduk Pluit dan menertibkan kawasan Kampung Pulo untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
"Ketika dulu Waduk Pluit terbengkalai, enggak ada yang kepikiran Waduk Pluit bisa bagus, sungai bisa bagus, orang enggak pernah kepikir Kampung Pulo puluhan tahun bisa kami bereskan. Nah kami buktikan," kata pria yang dikenal dengan nama Ahok ini.

Ia mengatakan, warga yang memilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 seharusnya mendukung kebijakan yang telah ia janjikan saat kampanye itu.
"Kalau saya membuktikan janji kampanye saya mau bebasin banjir, normalisasi semua sungai dan waduk. Lalu kamu tiba-tiba enggak milih saya, ya saya aneh juga. Kalau begitu dulu kamu pilih saya karena apa?" kata Basuki.

Cak Imin: Sekuat Apa Pun Rekayasa, Saya Yakin Ahok Tumbang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar usai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

JAKARTA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengkritik langkah petahana pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak cuti pada masa kampanye. Ia menilai Ahok bisa saja menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai petahana untuk memenangkan dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat.
"Dengan tidak cuti, kita khawatir petahana memanfaatkan kekuasaan untuk pemenangannya," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Muhaimin pun berharap hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Ahok terhadap pasal yang mengatur ketentuan cuti dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

"Saya yakin hakim MK ariflah agar tidak ada pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan dirinya," kata Muhaimin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun tetap meyakini bahwa pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung oleh partainya akan keluar sebagai pemenang.
"Sekuat apa pun rekayasa, saya yakin Ahok tumbang," ucap Muhaimin tanpa mau menjelaskan rekayasa apa yang dimaksudnya.

Ini Kriteria Sosok Cagub DKI Jakarta Harapan Jokowi

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas perhutanan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo memiliki kriteria sosok bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diharapkan. Pertama, Presiden mendukung figur yang mampu membangun Jakarta. "Karena, ini kan Ibu Kota. Jadi membutuhkan kepemimpinan kuat," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di ruangan pers Istana, Rabu (28/9/2016).
Pratikno mengakui, permasalahan di Ibu Kota sangat kompleks sehingga membutuhkan seorang pemimpin yang kuat.
Kedua, Presiden mendukung sosok yang punya komitmen besar terhadap kontribusi Jakarta bagi pembangunan Indonesia secara umum.
Presiden, kata Pratikno, tidak condong ke satu pasang pun bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dia menegaskan Presiden dalam posisi netral.

"Sekali lagi, Presiden selalu menyampaikan agar semua (proses Pilkada) selalu berjalan dengan demokratis," ujar Pratikno.
Diketahui, Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Hanura dan Nasdem mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Adapun Partai Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sandiaga: Pemprov DKI Harusnya Tunggu Landasan Hukum untuk Menggusur Bukit Duri

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusunawa Rawa Bebek.

JAKARTA, Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku ada seseorang yang mengajaknya untuk membantu warga Bukit Duri yang terkena penggusuran oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun, Sandiaga mengungkapkan, dirinya menolak ajakan tersebut.
"Saya diajak beberapa teman untuk ke sana (Bukit Duri), tetapi saya tidak mau. Saya tidak mau memolitisasi musibah yang menimpa seseorang," ujar Sandiaga di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Sandiaga menyayangkan langkah pemerintah yang memutuskan untuk melakukan penggusuran kawasan Bukit Duri. Padahal, gugatan class action warga Bukit Duri sampai saat ini masih berlangsung di pengadilan.
"Kalau saya, saya akan menunggu proses hukumnya. Pemerintah harusnya menunggu dulu landasan hukumnya, kita kan negara hukum," ucapnya.

Kawasan Bukit Duri mulai dibongkar pagi tadi. Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri walau warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan.
Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran pagi ini lantaran warga masih melakukan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Nazaruddin: KPK Mau Cepat-cepat Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP

Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (berkemeja putih) menjawab pertanyaan wartawan sebelum bersaksi dalam sidang terdakwa Dedi Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Nazaruddin diperiksa terkait perannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan terdakwa Deddy Kusdinar. 

JAKARTA,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan anggota DPR RI, Muhammad Nazaruddin, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Nazar menuturkan pemeriksaannya pada hari ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
"Katanya (KPK) mau cepat-cepat ada tersangka baru," kata Nazaruddin di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Sehari sebelumnya, Selasa (27/9/2016),
Nazaruddin diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Seusai diperiksa, Nazaruddin kembali menegaskan bahwa kasus tersebut melibatkan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Sekarang yang pasti e-KTP sudah ditangani oleh KPK. Kami harus percaya dengan KPK, yang pasti Mendagri harus tersangka," ujar Nazaruddin seusai diperiksa di Gedung KPK, Selasa malam.
Nazaruddin mengatakan, salah satu pejabat yang menerima gratifikasi dalam kasus e-KTP adalah Gamawan Fauzi. Gratifikasi yang dimaksud, menurut Nazaruddin, berasal dari kerugian negara yang ditemukan KPK senilai Rp 2 triliun.
"KPK sudah punya datanya semua Gamawan terima uang berapa," kata Nazaruddin.
Dalam kasus KTP elektronik, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Taat Pribadi Mengaku Sudah Gandakan Uang sejak 2006

Taat Pribadi saat akan diperiksa di Mapolda Jatim, Rabu (28/9/2016).

SURABAYA,  Taat Pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengaku bisa menggandakan uang. Taat menggandakan uang dengan ilmu tersendiri. Sayangnya, dia tidak merinci ilmu apa yang dimaksud. "Ya, pokoknya pakai ilmulah," katanya menjawab pertanyaan wartawan saat akan diperiksa di salah satu ruang di Ditreskrimum Polda Jatim, Rabu (28/9/2016).
Aktivitas menggandakan uang tersebut sudah dilakukannya sejak 2006 lalu. Soal jumlah uang yang sudah digandakan, Taat mengaku tidak hafal.
"Pokoknya sudah banyak," ujarnya.
Terkait laporan kepada polisi atas orang yang mengaku ditipunya, Taat berjanji akan mengembalikan.
"Nanti pasti dikembalikan," ungkapnya singkat.

Siang tadi, dia mulai diperiksa sebagai saksi atas dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang. Sejak 2015 hingga 2016, setidaknya ada tiga laporan yang melaporkan Dimas Kanjeng atas dugaan penipuan. Pertama dengan kerugian Rp 800 juta, kedua Rp 900 juta, dan terakhir Rp 1,5 miliar.
"Yang kerugian Rp 800 juta sudah ada perjanjian damai karena sudah dikembalikan kepada korban, tetapi laporannya belum dicabut," kata Kasubdit I Keamanan Negara, Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Cecep Ibrahim.

Sandiaga Ajak Cagub-Cawagub Lainnya Ikuti "Tax Amnesty"

Pengusaha Sandiaga Uno saat diwawancarai wartawan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/9/2016)

JAKARTA,  Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, secara resmi melaporkan semua hartanya ke negara dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia pun berharap cagub dan cawagub DKI Jakarta lainnya mengikuti program pengampunan pajak tersebut.
"Saya mengajak cagub-cawagub DKI untuk mendukung program ini (tax amnesty). Pak Basuki (Ahok) dan lainnya juga, bahwa ini program pemerintah yang harus kita dukung untuk memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Sandiaga di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Sudirman, Jakarta pada Rabu (27/9/2016).

Sandiaga menyampaikan, pada Februari 2017 nanti, akan ada kampanye pilkada yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia.
Untuk itu, ia meminta para cagub dan cawagub untuk melaporkan harta kekayaannya agar dana untuk kampanye bisa diketahui asalnya.
"Kita tahu dana kampanye tidak murah dan kita harus mulai lembaran baru bahwa pajak bisa melihat dari mana dana kampenye itu bisa digalang, dan juga kita bisa memulai era transparasi baru," ucap dia.
Sandiaga menyebut program tax amnesty sangat bermanfaat bagi negara.
Ia menuturkan, dengan banyaknya warga yang mengikuti program ini, perekonomian bangsa bisa menguat.
"Karena dengan dana yang kuat dan basis data yang akurat kita akan memiliki kemampuan untuk mengakses kekuatan ekonomi di Indonesia dan kita akan menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata Sandi.

Adapun Sandiaga tercatat sebagai pendiri Recapital Group pada 1997. Pada 2004-2015, Sandiaga menjadi Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

 

Pada 2007-2015, Sandiaga menjabat sebagai Direktur di PT Adaro Energy Tbk.
Kemudian pada 2009-2010, Sandiaga menjabat sebagai Komisaris di PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk.
Ia juga menjadi Komisaris di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk pada 2010-2013.

Pratikno Anggap Serius Tuduhan soal Dirinya Bertemu Prabowo

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

JAKARTA, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menganggap tuduhan petinggi Partai Gerindra bahwa ia mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan melakukan pertemuan terkait Pilkada DKI Jakarta adalah tuduhan serius.
Ia menegaskan tidak mengenal Prabowo, tidak pernah mendatangi kediamannya, dan tidak pernah berbicara dengan Prabowo soal dukungan terhadap calon kepala daerah DKI Jakarta.
"Saya sebenarnya tidak kenal secara personal dengan Pak Prabowo sama sekali. Saya juga masih mengingat-ingat apakah saya pernah bertemu beliau atau tidak. Rasanya tidak. Waktu di Bogor, kebetulan saya tidak mendampingi Presiden," kata Pratikno di ruangan pers Istana, Jakarta, Rabu (28/9/2016) siang.

Pratikno menegaskan, sebagai pejabat negara, dia harus netral dan tidak boleh menyatakan mendukung sosok mana pun dalam pilkada.
Meski menganggap tuduhan itu serius, Pratikno tidak akan melaporkan petinggi Partai Gerindra itu kepada aparat penegak hukum.
"Kami klarifikasi saja (lewat media massa). Kalau diperpanjang, lama," ujar dia.
Pratikno juga tak akan bertanya kembali kepada petinggi Gerindra tentang tuduhan tersebut.
Menurut Pratikno, hal tersebut tak perlu dilakukan. Ia sendiri tidak mengetahui apa motif Gerindra menyampaikan hal itu.
"Yang jelas itu tidak benar, itu saja," ujar Pratikno.
Pernyataan bahwa Pratikno bertemu Prabowo diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono.
Ia mengatakan, kedatangan Pratikno merupakan bentuk dukungan atas pencalonan Anies Baswedan.
Arief membantah kabar sebelumnya bahwa kedatangan Pratikno adalah untuk menghalang-halangi pencalonan Anies.
"Justru sebaliknya, kedatangan Pak Pratikno ke Kertanegara untuk mendukung Pak Anies dan itu pesan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dukung Anies karena berutang banyak pada Pilpres 2014," ujar Arief saat dihubungi, Selasa malam.

Komnas HAM Sudah Peringatkan Pemprov DKI untuk Tangguhkan Penggusuran Bukit Duri

Dua alat berat mulai bergerak masuk ke dalam pemukiman Bukit Duri di RT 06 RW 12, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Alat berat tersebut langsung membongkar rumah warga.

JAKARTA,  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait penggusuran Bukit Duri. Pada Rabu (28/9/2016), Komisioner Komnas HAM Siane Indriani meninjau lokasi pembongkaran.
Ia membawa salinan selembar surat yang dikirimkannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Surat yang dikirimkan pada 9 September itu menyebutkan, berdasarkan aduan warga yang menolak penggusuran, Komnas HAM meminta agar rencana penertiban ditangguhkan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri.
"Masyarakat ini sudah menggugat di jalur hukum seharusnya dihormati ini kok malah penguasa tidak menghormati," kata Siane.
Siane menekankan bahwa upaya hukum yang ditempuh warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara harusnya bisa membuat pemerintah menunggu hingga pengadilan memutuskan apakah normalisasi Sungai Ciliwung yang menggusur 363 rumah warga bisa dilanjutkan atau tidak.
Sebab, warga sudah bersikap kooperatif dan memperjuangkan haknya untuk tinggal melalui jalur yang benar, atau tanpa ada perlawan maupun kekerasan.
"Kalau begini saya khawatir masyarakat frustasi tidak percaya hukum, ke mana lagi masyarakat harus mencari keadilan?" ujar dia.

Siane mengatakan, setelah Komnas HAM melayangkan surat itu, pihak pemerintah tidak membalas.
Namun, hal ini dibantah oleh Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. Secara terpisah, Tri mengatakan, tidak ada produk hukum yang menghalangi upaya pemerintah untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.
"Sudah saya balas. Mereka (Komnas HAM) jangan cuma protes dong, warga mengadu kemudian minta disetop. Lihat dulu dong ke lapangan, ke Rusun Rawa Bebek," ujar Tri.

Pilih Ahok Dianggap Bagian dari Strategi PDI-P Kuasai Pulau Jawa pada Pemilu 2019

Pengamat Politik Universitaa Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto

JAKARTA, Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai, keputusan PDI-P mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tidak hanya bertujuan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, mengusung Ahok merupakan bagian dari strategi PDI-P untuk memenangkan kontestasi politik lebih besar pada 2019. 
PDI-P, kata Gun, berusaha untuk menguasai area pertarungan politik di Pulau Jawa sebagai pijakan untuk menang pada Pemilu dan Pilpres 2019.
Tidak menutup kemungkinan Ahok akan "dilamar" sebagai wakil Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
"Kalau saya baca, PDI-P lebih memprioritaskan penguasaan atas DKI ini dibanding 'berjudi' dengan mengusung kandidat yang berpotensi kalah. Just in case, Ahok dilamar sebagai posisi yang lebih tinggi. Misalnya sebagai wakil Jokowi saat 2019, DKI tetap dipegang PDI-P," kata Gun Gun, saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Sementara, di Jawa Timur dan Jawa Tengah PDI-P dinilainya sudah cukup kuat dengan adanya Tri Rismaharini dan Ganjar Pranowo.
Sementara, di Jawa Barat ada kemungkinan PDI-P akan mendorong koalisi untuk mendukung Ridwan Kamil.
"Peluang itu masih terbuka karena Ridwan Kamil bukan loyalis Gerindra. Sehingga dengan menguasai battle ground Jawa, PDI-P bisa memenangi pertarungan prestisius di Indonesia," kata dia.
Oleh karena itu, Gun Gun mengatakan, pasti ada konsensus hingga akhirnya PDI-P menjatuhkan pilihan kepada Ahok

"Ada yang namanya biaya pertarungan. Nah, ini yang saya tidak bisa elaborasi karena berada di belakang panggung," kata dia.

Menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, PDI-P memutuskan mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang telah lebih dulu didukung Golkar, Nasdem, dan Hanura. Ahok dipasangkan dengan kader PDI-P, Djarot Saiful Hidayat.

PAN: Sanksi Parpol yang Tak Ajukan Capres Mereduksi Hak Parpol

Politisi PAN Mulfachri Harahap saat ditemui seusai Rapat Harian PAN di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

JAKARTA,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap menganggap usulan pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa mereduksi hak-hak partai politik.

Pernyataan tersebut menanggapi usulan pemerintah agar parpol atau gabungan parpol yang tidak mengajukan pasangan calon presiden pada 2019 maka akan dikenai sanksi tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya. Aturan tersebut diusulkan agar tidak terjadi calon tunggal pada Pilpres 2019.
Mulfachri menilai, kemungkinan hanya akan ada satu pasangan calon pada Pilpres juga sangat kecil.
"Hak untuk mencalonkan dengan hak untuk tidak mencalonkan ka(n sama. Jadi enggak boleh hak-hak tersebut direduksi karena dia tidak mencalonkan. Saya rasa itu tidak tepat," kata Mulfachri saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
 

Oleh karena itu, usulan tersebut perlu dikaji ulang dalam pembahasan RUU Pemilu ke depan. "Usulan pemerintah itu sesuatu yang bisa menjadi semacam bahan awal bagi terbentuknya formulasi untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, pemerintah membuat sejumlah aturan baru dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diusulkan ke DPR. Salah satunya, adalah aturan untuk menghindari munculnya calon presiden tunggal dalam pemilu.
 

Berdasarkan draf RUU Pemilu yang didapatkan Kompas.com dari Komisi II DPR, ada sejumlah pasal yang mencegah terjadinya potensi calon tunggal. Salah satunya adalah pada pasal 203 ayat (5) yang mengatur sanksi tegas apabila parpol peserta pemilu tidak ikut mengusung pasangan calon. Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal Pasangan Calon maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya."

Jessica Ungkap Alasannya Tidak Hadiri Pemakaman Mirna

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Ia menjadi terdakwa terkait dugaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA, Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengaku dapat perlakuan tak menyenangkan dari seseorang yang mengaku sebagai bibi dari Mirna. Hal itu diungkapkan Jessica dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
"Ada yang ngaku tantenya Mirna, dia bilang ke saya, kalau dia tahu ada temannya Mirna yang taruh sesuatu ke kopinya dan kerekam CCTV sama ada yang lihat. Dia menekankan temannya Mirna yang itu, saya pikir, Mirna kan datangnya sama Hanie, berarti saya dong. Itu membuat saya enggak nyaman," kata Jessica di hadapan majelis hakim.
Kejadian itu disebutkan Jessica dia alami ketika berkunjung ke rumah duka Mirna di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat.
Cerita Jessica ini sekaligus untuk menjelaskan bahwa dia sempat mendatangi rumah duka untuk melayat Mirna yang telah meninggal dunia.

Terkait dengan pemakaman, Jessica memutuskan untuk tidak hadir karena perlakuan yang dia terima dari seseorang yang mengaku sebagai bibi Mirna. Meski begitu, Jessica mengaku tahu kapan Mirna akan dimakamkan.

Saat Mirna Kejang-kejang, Jessica Mengaku Ingin Telepon Ambulans, tetapi...

Terdakwa Jessica Kumala Wongso menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Ia menjadi terdakwa terkait dugaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

JAKARTA, Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengaku ingin menelepon ambulans saat melihat Mirna kejang-kejang seusai meminum es kopi vietnam yang dipesannya. Tetapi, hal itu tidak dilakukan Jessica karena ia mengaku tak tahu nomor telepon ambulans.
"Refleks saya mau telepon ambulans, tetapi saya tidak tahu nomor teleponnya," ujar Jessica saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Jessica pun menyebut Hanie Juwita Boon, teman Mirna dan dirinya, berkata tengah menelepon suami Mirna, Arief Sumarko.
"Saya bingung juga saya mesti ngapain," sambung dia.
Jessica juga mengaku langsung berdiri saat banyak orang menghampiri meja 54, atau meja tempat mereka minum kopi bersama.
Ia mengaku tidak ingat apakah ada orang yang menyuruhnya berdiri atau tidak.
"Saya refleks, saya berdiri, ngasih orang itu masuk, duduk di tempat saya yang pertama," ucap dia.

Kepada majelis hakim, Jessica mengaku sempat menanyakan kondisi Mirna saat temannya itu kejang-kejang.
Ia mengaku sempat menggoyangkan tubuh Mirna di bawah meja.
Menurut dia, aktivitasnya yang menggoyangkan-goyangkan tubuh Mirna itu mungkin tidak terekam CCTV karena dilakukan di bawah meja.

PDI-P Dukung Usul Pemerintah Larang Ikut Pemilu bagi Parpol yang Tak Ajukan Capres

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (15/7/2015). Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kepada anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah terkait perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

JAKARTA,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menanggapi positif usulan pemerintah bahwa partai politik yang tak mengajukan calon presiden-calon wakil presiden pada Pilpres 2019, tak bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuturkan, hal tersebut didasari oleh kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional parpol dalam menyiapkan calon pemimpin.
Ia menilai, sanksi layak diberikan ketika hak dan kewajiban tersebut tak dipergunakan oleh parpol. Hanya, sanksi yang dijatuhkan harus melalui kesepakatan bersama sebagai proses politik.
"Ini gagasan yang menarik dari pemerintah. PDI-P sebagai partai dalam pemerintahan menghormati keputusan pemerintah," kata Hasto saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Pemerintah membuat sejumlah aturan baru dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diusulkan ke DPR.
 

Salah satunya, adalah aturan untuk menghindari munculnya calon presiden tunggal dalam pemilu. Berdasarkan draf RUU Pemilu, ada sejumlah pasal yang mencegah terjadinya potensi calon tunggal.
Salah satunya adalah pada pasal 203 ayat (5) yang mengatur sanksi tegas apabila parpol peserta pemilu tidak ikut mengusung pasangan calon.
Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal Pasangan Calon maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya."

Tujuh Tersangka Kasus Pembakaran Kantor DPRD Gowa Masih Anak-anak

Pemadam kebakaran masih sibuk memadamkan sisa-sisa api yang menyala di gedung DPRD Kabupaten Gowa usai dibakar massa, Senin (26/9/2016). Api tampak masih menyala di lantai dua gedung DPRD meski tidak terlalu besar.

JAKARTA, Sebanyak tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran Kantor DPRD Gowa, Sulawesi Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, para pelaku tersebut masih berusia remaja. "Mereka tergolong anak-anak, ada usia 14, 15, dan 16 tahun. Suatu kondisi yang disayangkan," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Boy mengatakan, dari tujuh tersangka, dua orang di antaranya dijerat karena melakukan pembakaran kantor. Kemudian, empat orang menjadi tersangka dalam tindakan perusakan. Sementara itu, satu lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian.
Polisi menduga, anak-anak di bawah umur itu terlibat karena ada pengaruh orang dewasa sebagai provokator.

"Bisa jadi dieksploitasi orang dewasa untuk melakukan pembakaran dan perusakan itu," kata Boy.
Kemungkinan jumlah tersangka masih akan bertambah. Saat ini, penyidik Polres Gowa dan Polda Sulawesi Selatan masih mengembanglan perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi dan para tersangka.
"Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya," kata Boy.
Pasukan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, yang menggelar unjuk rasa mengamuk dan membakar kantor DPRD setempat. Pasukan kerajaan juga merusak sejumlah minibus.

Awalnya, unjuk rasa yang digelar pada pukul 13.00 Wita oleh kerukunan Keluarga Kerajaan yang dikawal oleh ratusan pasukan Kerajaan Gowa ini berjalan lancar. Namun, pasukan kerajaan langsung mengamuk dan menyerang masuk ke dalam kantor DPRD setelah sebuah lemparan batu yang bersumber dari dalam kantor DPRD ini.
Peristiwa ini merupakan buntut dari kisruh Kerajaan Gowa setelah pihak pemerintah daerah (pemda) setempat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Lembaga Adat Daerah (LAD) yang mengatur bahwa bupati menggantikan kedudukan raja Gowa meski bupati tak memiliki garis keturunan raja Gowa.

Jessica Merasa Tertekan Saat Diperiksa Penyidik

Terdakwa Jessica Kumala Wongso hendak menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016). Ketiga saksi ahli yakni dokter forensik RSCM Budi Sampurna, Kriminolog UI Ronny Nitibaskara, dan Guru Besar Psikologi UI, Sarlito Wirawan.

JAKARTA,  Jessica Kumala Wongso mengatakan, dirinya merasa tertekan saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Dia menyatakan hal tersebut saat Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi memberikan pertanyaan yang beberapa kali disampaikan saat penyidikan. Namun, Jessica tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak memperhatikan kejadian yang ditanyakan. Jawaban itu berbeda dengan jawaban Jessica di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat penyidikan.
"Saya tertekan karena mereka (penyidik) kayak harus mendapat jawaban dari saya. Jadi, saya jawab, 'Oh kira-kira mungkin ini,'" ujar Jessica dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
Ardito kemudian menanyakan kondisi Jessica saat ini dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Jessica menjawab tekanan yang dirasakannya berbeda dengan saat dia diperiksa penyidik.
Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Tekanannya berbeda (dengan saat ini)," kata Jessica.

Dalam kasus ini, Wayan Mirna Salihin meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, pada Rabu (6/1/2016). Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi vietnam.

Jessica Tujuh Kali Ingatkan soal Pertemuan Kafe Olivier di Grup WhatsApp

Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, memberi keterangan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016). Agenda sidang adalah pemeriksaan terdakwa.

JAKARTA, Jaksa penuntut umum (JPU) Ardito Muwardi mengatakan, dia mencatat bahwa Jessica tujuh kali menyebut nama Kafe Olivier di grup WhatsApp yang anggotanya yaitu Jessica, Wayan Mirna Salihin, Hanie Juwita Boon, dan Vera.

"Yang saya catat, di grup WhatsApp saudara tujuh kali meneguhkan keinginan saudara memilih Olivier. Mengapa?" tanya Ardito kepada Jessica dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
Jessica menjawab bahwa dirinya tujuh kali menyebut nama Kafe Olivier untuk mengingatkan teman-temannya mengenai pertemuan mereka pada 6 Januari 2016.
"Saya ingatkan kembali (teman-teman saya). Yang nganggur kan saya doang, teman-teman saya enggak (nganggur)," kata Jessica.
Sebelum memilih, Jessica disodorkan dua nama kafe, yakni Kafe Olivier dan Public Market. Jessica mengaku belum pernah datang ke dua kafe tersebut. Namun, dia kemudian memilih Kafe Olivier.
"Saya bener-bener enggak tahu keputusannya kenapa (pilih Olivier), tidak ada alasan tertentu," ucap Jessica.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier itu di Grand Indonesia, Jakarta, pada 6 Januari 2016. Jessica didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi vietnam.

BNN Sita Aset Rp 25,9 Miliar Terkait Kasus Pencucian Uang Peredaran Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Budi Waseso memberi sambutan saat menerima kedatangan grup Slank di Kantor BNN, Jakarta Timur, Kamis (17/3/2016). Kedatangan Slank dalam rangka silaturahim sekaligus memberi dukungan kepada BNN untuk terus memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

JAKARTA,  Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika senilai Rp 25,956 miliar.
Aset itu disita dari lima orang tersangka yang diduga bagian dari tiga jaringan sindikat Narkoba yang telah diamankan BNN beberapa waktu lalu.
Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, dari jaringan Chandra Halim alias Akiong, BNN mengamankan tersangka berinisial Piter Chandra (PC) di kawasan Lodan Raya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (3/8/2016).
"PC diduga terkait dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 34,5 Kg yang disembunyikan dalam Hydraulic Pump dan berhasil diungkap BNN pada Selasa (14/6/2016) lalu," ujar Budi Waseso di Kantor BNN Pusat, Jakarta Timur, Rabu (28/9/2016).
PC, kata dia, diketahui membantu Akiong mengirim uang ke China melalui transfer antarbank sebagai pembayaran transaksi narkotika yang dipesan.
Adapun total aset yang disita dari PC, katanya, yakni senilal Rp 7,410 miliar.
Kemudian, lanjut Budi Waseso, pihaknya juga mengamankan dua orang tersangka, Ruslan (R) dan Loei Kok Ming (LKM alias K), yang terkait dengan jaringan Pony Tjandra.
Ia mengatakan, R diduga menerima uang hasil penjualan narkotika yang dikendalikan LKM alias K.
R diamankan di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (19/8/2016).
"Total nilai aset yang disita dari R adalah sebesar Rp 6,150 miliar," kata pria yang akrab disapa Buwas itu.
Buwas melanjutkan, tersangka LKM alias K diamankan petugas BNN di Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (16/9/2016).
Tersangka LKM alias K, diduga menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Pony Tjandra.
"Jumlah aset yang disita dari LKM alias K adalah senilai Rp 6,546 miliar," kata Buwas.
Selain itu, Petugas BNN juga mengamankan dua tersangka lainnya, yaitu SUL alias R dan SUS alias W.
Buwas mengatakan, SUL alias R diamankan di Aceh pada Kamis (4/8/2016), dengan barang bukti narkotika berupa 30 Kg sabu.
Sedangkan SUS alias W, diamankan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (10/8/2016), dengan barang bukti, 10 Kg sabu.
Keduanya, kata Buwas, diduga dikendalikan dan juga menerima aliran dana dari hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Mr X.
"(Mr X) yang saat ini masih dalam pengejaran. Total aset yang disita dari keduanya adalah senilai Rp 5,850 miliar," kata dia.
Buwas menambahkan, kelima tersangka terancam dikenakan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, 4, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Ahok Mengaku Tak Mau Pusing dengan Urusan Pilkada DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memamerkan kemeja kotak-kotak barunya yang akan digunakan untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 kepada Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Basuki Tjahaja Purnama merasa dirinya merupakan Gubernur DKI Jakarta, bukan calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Basuki atau Ahok mengatakan, hal yang sama dirasakan Djarot Saiful Hidayat yang saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Kami ini gubernur dan wakil gubernur sampai Oktober 2017. Jadi kami enggak mau pusing soal pilkada," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Karena itu dia dan Djarot tidak memiliki program unggulan yang akan dijual pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam menyelesaikan masa pemerintahannya, Ahok dan Djarot akan menuntaskan janji mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Saya yakinlah, lima tahun sampai Oktober 2017, kamu akan lihat perbedaannya," kata Ahok.
Ia menyebutkan, pada Pilkada DKI Jakarta 2012, dirinya bersama Jokowi menjanjikan penyediaan unit transportasi massal di Jakarta. Contohnya peremajaan bus transjakarta.
"Kamu lihat bus yang bagus-bagus di jalanan Jakarta. Kamu lihat sekarang koridor satu (transjakarta), busnya Scania semua, bus kami besar-besar, bagus-bagus," kata Ahok.

Polisi Sebut Ada Pensiunan Polri dan TNI yang Direkrut Jadi Santri Dimas Kanjeng

Taat Pribadi dibawa ke ruang pemeriksaan Mapolda Jatim, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA,  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengakui, kelihaian Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam merekrut orang menjadi anak didiknya di padepokan. Tak hanya menjadi santrinya, Taat Pribadi juga dikenal sebagai "orang pintar" yang bisa menggandakan uang.
Mereka teperdaya tak hanya warga sekitar, tetapi juga berasal dari kota lain.
"Saya juga kurang tahu kenapa, karena yang direkrut bukan orang-orang bodoh tapi juga orang-orang terpelajar juga yang bisa dipengaruhi," ujar Agus, saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Banyaknya aduan dari korban Taat Pribadi membuat polisi menelisik lebih jauh soal adanya dugaan penipuan itu.
Bahkan, ada beberapa dari pengikutnya yang merupakan pensiunan TNI dan Polri.

Agus mengaku heran dengan kuatnya pengaruh Taat Pribadi sampai selevel pensiunan Kopassus pun bisa terpengaruh.
"Jadi kita harus hati-hati, apalagi pengikutnya ada mantan anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun dan direkrut di sana," kata Agus.
Namun, kata dia, polisi mengutamakan penanganan kasus dugaan pembunuhan dua mantan santri Taat Pribadi yang diduga didalangi oleh pimpinan padepokan itu.
Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani Polda Jawa Timur.
"Kami lebih fokus dulu kepada pengungkapan kasus pembunuhannya yang ditangani di sana," kata dia.
Hingga saat ini, masih banyak korban Taat Pribadi yang menunggu uangnya yang akan dilipatgandakan itu cair.
Sebagian korban masih meyakini uang mereka akan kembali, sementara itu banyak juga dari mereka sudah sadar menjadi korban penipuan.
"Intinya, Kanjeng Taat sementara tidak dijerat kasus pembunuhan saja tapi juga penipuan. Karena uang langsung setor kepada dia," kata Agus.
Pekan lalu, Taat Pribadi ditangkap kepolisian setempat karena diduga sebagai dalang pembunuhan dua mantan anak didiknya.
Saat ini, Taat Pribadi masih diperiksa oleh Polda Jawa Timur untuk kasus tersebut.
Sementara, Bareskrim Polri menangani dugaan penipuannya.

Anggota DPRD DKI: Pemprov Seharusnya Hormati Proses Hukum soal Bukit Duri

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusunawa Rawa Bebek.

JAKARTA,  Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, menyayangkan penggusuran kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (28/9/2016) ini. 

Padahal, gugatan class action warga Bukit Duri sampai saat ini masih berlangsung di pengadilan.
"Seharusnya Pemprov DKI menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan selama proses hukum masih berjalan," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu.
Menurut Prabowo, Pemprov DKI lagi-lagi mengedepankan sikap arogansi dalam menertibkan permukiman warga. Dia berharap nantinya Pemprov DKI bisa berdialog dengan warga sebelum melakukan penertiban. Dialog tersebut juga harus dilakukan secara tuntas. Artinya, sampai warga tidak keberatan dengan rencana penertiban itu.
"Ke depan, Pemda harus melakukan secara humanis dan manusiawi dengan cara dialog," kata Prabowo.
Kawasan Bukit Duri mulai dibongkar pagi tadi. Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri walau warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan.
Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran pagi ini lantaran warga masih melakukan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dilaporkan ke Bawaslu karena Kutip Ayat dari Kitab Suci, Ini Tanggapan Ahok

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah telah melecehkan kitab suci Al Quran karena mengutip sebuah ayat surat Al Maidah. Pernyataan Basuki ini untuk menanggapi pelaporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. ACTA melaporkan Basuki karena pernyataannya yang secara terbuka mengatakan jangan memilihnya karena surat Al Maidah ayat 51.
"Itu orang mancing-mancing saja bilang saya melecehkan. Semua orang boleh mengutip kitab suci, kitab suci terbuka untuk umum," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Ahok tak mempermasalahkan dirinya dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta. Ahok pun bersedia datang jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Bawaslu DKI Jakarta. Ahok mengaku tak habis pikir mengapa mengutip ayat dari kitab suci disebut pelanggaran.
"Kalau kamu mau nuduh, gampang buat saya. Sekarang ayat suci juga dipertandingkan, juara enggak juara," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki kelompok untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
"Kami juga ada MTQ, apa itu melecehkan? Kalau saya mengutip ayat suci dibilang melecehkan, yang hapalin ayat suci juga melecehkan enggak? Dipertandingkan, dapat hadiah lagi," kata Ahok.

Bareskrim: Mantan Santri yang Dibunuh adalah Saksi Kunci Kasus Penipuan Dimas Kanjeng

Susana penggerebekan Padepokan Dimas Kanjeng di Kabupaten Probolinggo. Sekitar 2000 pasukan gabungan diterjunkan.

JAKARTA,  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan pemilik padepokan di Probolinggo, Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Selain memeriksa M Ainul Yaqin selaku pelapor, polisi juga memeriksa beberapa warga Probolinggo lain yang diduga mengetahui modus Dimas Kanjeng.
Menurut Agus, sebetulnya ada saksi kunci dalam kasus ini, yaitu mantan anak didik Dimas Kanjeng bernama Abdul Ghani. Namun, dia ternyata tewas dibunuh ketika proses penyelidikan.
"Saksi kunci kami ini dipanggil beberapa kali enggak pernah datang. Kami tanya orang di Probolinggo, ternyata saksi itu meninggal dunia," kata Agus saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Agus mengatakan, dari pengakuan saksi yang diperiksa, diketahui bahwa modus Dimas Kanjeng penipuan seperti multilevel marketing.

Selain harus menyetor uang, korbannya juga harus merekrut orang lain agar penggandaan uang yang dijanjikan itu bisa terwujud. Peran Abdul Ghani di sini adalah sebagai pengepul uang-uang tersebut.
"Uang itu disetorkan melalui Abdul Ghani. Dialah sejak 2007 hingga 2015 yang menyerahkan secara bertahap uangnya kepada Kanjeng itu," kata Agus.
Agus mengatakan, Abdul Gani merupakan orang dekat Dimas Kanjeng. Hal ini terlihat dari perannya sebagai perantara antara korban dan pimpinan padepokan itu.

Namun, belakangan, Abdul Ghani sadar perbuatannya menyimpang dan takut dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
"Yang bersangkutan membantu orang yang pernah menyetor melalui dia melaporkan kepada polisi, dan saksinya adalah Si Abdul Ghani yang dibunuh," kata Agus.
Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri pada 20 Februari 2016. Sementara itu, Abdul Ghani ditemukan tewas pada 14 April 2016.
Ainul selaku pelapor merasa jadi korban penipuan Dimas Kanjeng dengan kerugian Rp 25 miliar.

 

Adapun modus Dimas Kanjeng adalah memberikan satu kotak berisi baju, cincin yang disebut bisa berubah jadi emas, dan janji uang yang jumlahnya lebih banyak lagi kepada korban setelah mereka menyetor uang.
Hal-hal tersebut diberikan asal korban ikhlas dan meyakini apa yang dijanjikan Dimas Kanjeng.
"Ini kan susah membuktikannya. Namun, setelah sadar menjadi korban penipuan, mereka lapor," kata Agus.
Saat ini, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dalam penanganan kasus Dimas Kanjeng.
Pasalnya, pekan lalu, dia ditangkap kepolisian setempat karena diduga sebagai dalang pembunuhan dua mantan anak didiknya.
Saat ini, Dimas Kanjeng masih diperiksa oleh Polda Jawa Timur untuk kasus tersebut. Sementara itu, Bareskrim Polri menangani dugaan penipuannya.

Ahok Ingin Dikenang seperti Ali Sadikin dan Gus Dur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menemui siswa kelas 5 SD Bukit Sion di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin namanya dapat dikenang lama oleh warga. Ahok bahkan mengakui ingin dirinya dikenang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. "Lumayan, nama dikenang. Kayak Ali Sadikin, beliau sudah meninggal begitu lama, seolah-olah masih hidup. Semua orang ngomongin Ali Sadikin, kayak beliau masih hidup saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Ahok juga ingin namanya dikenang seperti Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Kayak Gus Dur, masih berasa hidup saja karena dikenang," kata dia.
Untuk itu, dia akan melakukan berbagai kebijakan serta program unggulan sesuai sumpah jabatannya. Sama halnya seperti normalisasi sungai untuk menanggulangi banjir.
Dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggusur permukiman liar di kawasan Bukit Duri, Rabu pagi ini. Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Timur juga telah menggusur permukiman liar yang berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulo.
Ahok tak peduli kebijakannya ini membuat warga meninggalkannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Bagi saya, nama baik lebih penting daripada jabatan," kata Ahok.

Ahok: Saya Tak Peduli Popularitas, yang Penting Orang Kenang Saya

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan turunnya elektabilitas akibat banyaknya penggusuran permukiman liar yang dilakukan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada Rabu (28/9/2016) pagi ini, misalnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan tetap menertibkan permukiman di Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung.
"Kami enggak peduli jabatan atau popularitas, yang penting orang akan kenang saya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi.
Ia tak memedulikan jika kebijakannya itu membuat warga meninggalkannya dan tidak akan memilih dia pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, kata dia, nanti warga akan melihat bahwa normalisasi sungai beres pada masa pemerintahannya.
"Kalau saya enggak kepilih lagi pun, (pada) Oktober 2017 orang akan melihat saya yang membereskan Kampung Pulo dan Bukit Duri. Saya yang bisa membuat titik banjir di Jakarta akan berkurang banyak," kata Ahok.
Ahok mengatakan, meninggalkan nama baik lebih penting dibanding kembali memimpin Jakarta.
"Buat apa terpilih lima tahun lagi, nanti gubernur berikutnya akan bilang begini, 'Ah, dulu Gubernur Ahok mah enggak bisa kerja. Nih Kampung Pulo ditinggalin, Bukit Duri ditinggalin'. Mendingan orang bilang, 'Nih siapa yang bikin? Ahok lho'," kata Ahok.

Ruhut Sempat Menangis Saat Agus Harimurti Ditunjuk Jadi Cagub DKI

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016)

JAKARTA, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sedih karier militer Agus Harimurti Yudhoyono terhenti karena didorong maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Demokrat bersama tiga partai lain mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada DKI.
Ruhut menilai, Agus merupakan orang hebat dan cerdas.
"Sayang dong kariernya Agus. Aku nangis. Aku sayang banget sama Agus. Jangan dimatiin karier Agus," kata Agus saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).

Penunjukan Agus sebagai cagub, kata Ruhut, karena ada oknum penjilat yang menganggap karier Agus tak bisa berkembang sehingga mengarahkannya ke jalur politik.
"Eh datang penjilat-penjilat. Kenapa disuruh, karena dia karier militernya dianggap enggak bisa berkembang. Kan itu orang-orang picik," kata dia.
Sebelumnya, Ruhut pernah mengatakan bahwa pasangan petahana mempunyai elektabilitas yang tinggi.
Menurut mantan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat itu, semua polling membuktikan hal itu.
Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Agus memenangi Pilkada DKI Jakarta.

"Buktinya, Agus di semua polling selalu nomor tiga. Itu yang saya bilang. Kemungkinan Agus menang itu cukup berat. Ahok itu sudah enggak bisa dilawan," ujarnya.
Ruhut sebelumnya mengaku siap dipecat dengan keputusannya mendukung Ahok.
Selain Ruhut, anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman, juga mendukung Ahok-Djarot dalam pilkada.

Sebagian Warga Bukit Duri Memilih Tidak Pindah ke Rusun

Para petugas Satpol PP mulai bergerak masuk ke kawasan permukiman warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, untuk melakukan pembongkaran rumah warga setempat, Rabu (28/9/2016). Saat petugas masuk, suasana sejauh ini berlangsung kondusif.

JAKARTA,  Tak semua warga Bukit Duri menerima kompensasi pemerintah untuk direlokasi ke rusun terkait penggusuran tempat tinggal mereka untuk kepentingan normalisasi Ciliwung. Pada penggusuran hari Rabu (28/9/2016) ini, masih ada yang bertahan dan baru berkemas untuk pindah. Para warga itu memilih untuk pindah ke tempat anak dan kerabat dibandingkan menempati rusun.
Salah satunya Hanafi (87), warga RT 06 RW 12 Bukit Duri, yang memilih pindah ikut anak ke Bogor. Ia keberatan mengenai biaya sewa rusun dan masalah rusun yang berjarak jauh.
Diketahui, Pemprov DKI menawarkan warga untuk tinggal di Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, sebagai kompensasi.
"Sekalinya dibuat rusun harus bayar, saya enggak senang, jauh. Nanti berapa ongkosnya (transportasi)," kata Hanafi, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu pagi.
Hanafi mengaku, dirinya mendukung kebijakan pemerintah untuk normalisasi. Namun, ia menilai, proses itu seharusnya tetap mengedepankan kemanusiaan.
"Harusnya diusahakan ada ganti rugi," ujar Hanafi.

Hal senada diungkapkan Maman (64), warga Bukit Duri lainnya. Daripada pindah ke rusun, Maman menilai lebih baik mengontrak di luar.
"Enggak mau, sama aja bayar. Mending sewa di luar. Anak bisa main bebas enggak kayak di rusun," ujar Maman.
Ia mengaku pasrah tempat tinggalnya dibongkar. Ia juga pesimistis dengan hasil perlawanan lewat jalur hukum terkait penggusuran ini. "Kita enggak bisa, udah enggak mungkin," ujar Maman.

Bagi Gerindra, Kedatangan Pratikno Bawa Pesan Jokowi Dukung Anies

Presiden Joko Widodo didamping Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan sikap terkait konflik KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

JAKARTA,  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengatakan, kedatangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan bentuk dukungan pencalonan Anies Baswedan.
Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.
Ia membantah kedatangan Pratikno menemui Prabowo untuk menghalangi pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Justru sebaliknya, kedatangan Pak Pratikno ke Kertanegara untuk mendukung Pak Anies dan itu pesan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dukung Anies karena berhutang banyak di Pilpres 2014," ujar Arief, saat dihubungi, Selasa (28/9/2016) malam.
Arief menambahkan, Jokowi merasa berutang kepada Anies karena pada Pilpres 2014 telah dibantu saat kampanye.

Menurut Arief, kehadiran Anies turut mendongkrak citra Jokowi di mata pemilih muda.
Selain itu, Arief menyatakan, gaya berbicara Anies menjadi magnet bagi yang mendengar sehingga menarik simpati pemilih.
"Jadi tidak benar kalau Pak Jokowi dukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Yang benar Pak Jokowo dukung Anies," lanjut Arief.
Sebelumnya, beredar isu bila pihak istana mengintervensi proses pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI.
Melalui rilis resmi Setkab, Pratikno membantah bila kedatangannya menemui Prabowo untuk membujuk mantan Komandan Jenderal Kopasus itu agar tak mencalonkan Anies sebagai Gubernur.

Berdasarkan keterangan Arief, Pratikno mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) sore.
Istana netral
Sementara itu, pada Selasa (27/9/2016) kemarin, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam menyikapi pemilihan kepala daerah.
"Presiden selalu sampaikan, Presiden netral berdiri di semua pasangan calon. Siapa pun, termasuk Anies Baswedan, itu adalah hak Anies sendiri untuk mengikuti pilkada mana pun dan dari partai mana pun," ujar Johan di kantornya.
Presiden, menurut Johan, juga tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk melakukan intervensi.
Johan melanjutkan, Presiden mendukung pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Presiden juga ingin pilkada serentak 2017 melahirkan pemimpin-pemimpin yang andal dalam bekerja.

Pendiri MURI Sesalkan Penggusuran di Bukit Duri

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA,  Pendiri Museum Rekor Indonsia (MURI), Jaya Suprana, menyesalkan penggusuran yang dilakukan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Jaya menyesalkan lantaran penggusuran tetap dilakukan meski proses hukum sedang berjalan. Jaya yang beberapa kali ikut memberikan dukungan kepada warga Bukit Duri itu mengatakan, pemerintah seharusnya tidak boleh melakukan penggusuran saat proses hukum sedang berlangsung.
"Langkah hukum sudah ditempuh, sudah sidang ke sembilan. Menurut saya, dalam proses hukum enggak boleh dilakukan (penggusuran)," kata Jaya di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu pagi.
Menurut dia, warga Bukit Duri sudah mengadukan kasus mereka ke Presiden, MPR, DPR bahkan dengan berdoa. Namun, nyatanya penggusuran hari ini tetap jadi dilakukan.
"Suara kami, permohonan kami tidak dikabulkan," ujar Jaya.
Jaya menilai, penggusuran itu jauh dari sila ke lima dalam Pancasila tentang 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.
"Hanya orang buta dan tuli yang mengganggap ini sebagai keadilan sosial. Padahal di sila ke lima itu jelas, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, lho," kata dia.

Wali Kota Jaksel: Kami Senang Hadapi Warga di Pengadilan

 
 Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusunawa Rawa Bebek.

JAKARTA,  Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, tak banyak berkomentar tentang eksekusi permukiman warga di bantara Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Rabu (28/9/2016) ini.

Ia hanya memastikan penertiban jalan terus meski pihaknya tengah menghadapi gugatan  warga di pengadilan.
"Kami senang kok hadapi warga di pengadilan, ya gugat lagi saja," kata dia di lokasi.
Tri mengatakan pihaknya sudah memastikan bahwa warga yang tergusur hari ini tidak memiliki sertifikat. Mereka akan direlokasi ke Rusun Rawa Bebek tanpa ganti rugi.
Di luar 363 bidang rumha/tanah yang ditertibkan, 10 bidang yang termasuk trase rencana penertiban tidak akan disentuh.
"Sepuluh nggak kami apa-apain karena ada setifikat, lagi diurus," katanya.
Kesepuluh bidang itu sudah berupa rumah warga di RW 10 yang cukup besar dan tanahnya hanya akan terkena penggusuran satu hingga dua meter.

Ibas Minta Kader yang Membelot untuk Mundur, Ini Tanggapan Hayono Isman

Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman, di Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

JAKARTA,  Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, perbedaan pendapat di internal partai seharusnya disikapi secara bijaksana. Menurut dia, di Partai Demokrat, perbedaan adalah hal biasa.
Ia menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang meminta kader yang tak mendukung kebijakan partai untuk mundur.
Pada Pilkada DKI 2017, Demokrat bersama tiga partai berkoalisi mengusung Agus Harimurti Yudhyono-Sylviana Murni.
Sementara, Hayono menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Hayono mengatakan, bukan kali ini saja ia memilih sikap berbeda terhadap kebijakan partai.
"Waktu itu saya di Pilkada DKI 2012 pilih Jokowi-Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tapi partai pilih Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Di Pilpres 2014, saya pilih Jokowi-JK dan partai pilih Prabowo-Hatta. Enggak ada masalah waktu itu," kata Hayono, saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Terkait perbedaan sikap ini, menurut Hayono, seharusnya alat kelengkapan partai yang berwenang memanggilnya agar ada dialog yang sehat.
Ia menyayangkan pernyataan Ibas yang menyarankan dirinya keluar dari Demokrat karena dianggap membelot.
"Semestinya tidak bisa seperti itu. Kalau saya hendak dikeluarkan, saya mau tahu dulu alasannya karena di partai kan semua ada mekanismenya. Tidak bisa langsung seperti itu," tutur Hayono.

Bareskrim Usut Laporan Penipuan Dimas Kanjeng Rp 25 Miliar

JAKARTA,  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan, sebelumnya ada laporan masyarakat terkait dugaan penipuan yang dilakukan pemilik padepokan di Probolinggo, Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Korban merasa tertipu dengan iming-iming Dimas Kanjeng yang disebutnya bisa melipatgandakan uang.
"Ada laporannya 20 Februari 2016. Yang dilaporkan ke Bareskrim masalah penipuannya, Rp 25 miliar kerugiannya," ujar Agus saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).
Pelapornya saat itu bernama Muhammad Ainul Yaqin, melalui kuasa hukumnya. Setelah adanya laporan itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi, yakni pihak pelapor dan beberapa warga Probolinggo.
"Dia (Ainul) salah satu yang direkrut, semacam downline di MLM. Jadi per orang mengumpulkan Rp 25 juta, disetor melalui Abdul Ghani," kata Ainul.

Abdul Ghani merupakan mantan santri di padepokan Dimas Kanjeng. Namun, dia tewas dibunuh, diduga oleh mantan gurunya itu.
Agus mengatakan, sejak 2007 hingga 2015, para korban menyetorkan uang ke Abdul Ghani yang kemudian diserahkan ke Dimas Kanjeng untuk digandakan.
Agus membeberkan cara Dimas Kanjeng meyakinkan korbannya.
"Dia setor uang, kemudian mendapatkan satu kotak yang isinya baju kebesaran, cincin yang katanya bisa berubah jadi emas, lalu ada uang yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi asal dia ikhlas," kata Agus.
"Ini kan susah membuktikannya. Tapi mereka setelah sadar menjadi korban penipuan, mereka lapor," lanjut dia.

Saat ini, Bareskrim Polri berkoordinasu dengan Polda Jawa Timur dalam penanganan kasus Dimas Kanjeng.
Pasalnya, pekan lalu Dimas Kanjeng ditangkap kepolisian setempat karena diduga sebagai dalang pembunuhan dua mantan anak didiknya.
Saat ini, Dimas Kanjeng masih diperiksa oleh Polda Jawa Timur untuk kasus tersebut. Sementara Bareskrim Polri menangani dugaan penipuannya.
"Intinya, Kanjeng Taat sementara tidak dijerat kasus pembunuhan saja, tapi juga penipuan. Karena uang langsung setor kepada dia," kata Agus.

900 Personel Gabungan Amankan Penertiban di Bukit Duri

 Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA, - Pada Rabu (28/9/2016) pagi ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menertibkan bangunan-bangunan yang ada di bantaran Sungai Ciliwung di kasasan Bukit Duri.

Untuk mengamankan jalannya penertiban tersebut, sebanyak 900 personel gabungan disiagakan.
"Total ada 900 personel gabungan kami siagakan untuk mengamankan penertiban itu (Bukit Duri)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono kepada Kompas.com, Rabu.
Awi menjelaskan, 900 personel tersebut terdiri dari 500 personel Polri, 300 personel Satpol PP dan 100 personel dari intansi lainnya.
Ratusan personel itu disiagakan untuk mengantisipasi aksi penolakan warga.
"Kami hanya mengamankan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," kata dia.
Dalam penertiban kali ini, tiga alat berat berupa backhoe akan digunakan untuk meruntuhkan bangunan.
Hingga Selasa kemarin, sudah ada 313 keluarga di RW 09, 10, 11, dan 12, yang pindah ke Rusun Rawa Bebek, sementara 70 keluarga belum mengambil unit. Warga yang menerima relokasi sebagian besar sudah membongkar bangunannya.
Ada sebanyak 66 keluarga yang menolak direlokasi.
Sandyawan Sumardi, salah satu perwakilan warga yang tengah menggugat pemerintah, mengatakan kendati menolak relokasi, warga tidak akan melakukan perlawan fisik saat penertiban berlangsung. Setelah digusur, warga yang menolak direlokasi akan pindah ke rumah yang disewa sebagai penampungan.
"Kami besok akan menghadapi penggusuran dengan aksi damai tanpa kekerasan, demi kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Sandyawan kemarin.

Ahok Bilang Pengesahan APBD DKI 2017 Lebih Penting dari Cuti Kampanye 4 Bulan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku puas dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dari tahun ke tahun.

Tahun 2015 memang sempat ada konflik terkait APBD dengan DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, DPRD DKI memprotes draf APBD yang dikirim Pemprov DKI kepada Kemendagri karena dinilai bukan draft hasil pembahasan bersama mereka. Saat itu Ahok beralasan bahwa ada anggaran siluman dalam draf APBD versi DPRD DKI.
APBD DKI 2015 saat itu tidak disahkan tepat waktu. Pengesahannya akhirnya dengan menggunakan peraturan gubernur, bukan perda.
Namun, konflik semacam itu tidak terjadi lagi pada pembahasan APBD 2016.
"Lalu 2016 sudah lebih baik, kami belajar, kami sudah sepakat dengan DPRD untuk selesaikan tepat waktu. Pertama kalinya dalam sejarah DKI, APBD tepat waktu. Sudah sempuran belum? Minimal sudah oke, komponennya aja belum pas," kata Ahok di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
Penyerapan anggaran di Provinsi DKI Jakarta diakui Ahok tidak pernah banyak. Ahok menjelaskan, Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang paling banyak menganggarkan belanja infrastruktur. Anggarannya hingga 29 persen dari total APBD DKI tahun ini.
Dengan belanja infrastruktur yang besar, Ahok mengatakan wajar saja jika penyerapan menjadi rendah. Sebab biasanya pembayaran pembangunan itu dilakukan di akhir tahun. Dengan demikian penyerapan anggaran akan lebih banyak pada bulan-bulan itu.
"Uang belanja langsung dan tidak langsung di APBD 2016 itu paling sempurna dalam sejarah DKI. Tahun 2017 kita akan lebih baik lagi," kata Ahok.
Uji materi UU Pilkada
Ahok kemudian kembali mengungkit uji materi UU Pilkada yang sedang dia ajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok mengajukan uji materi pasal 70 (3) UU itu. Dia meminta cuti bagi calon petahana dilaksanakan saat akan berkampanye saja, bukan selama masa kampanye (sekitar 4 bulan).
Jika tidak mau berkampanye, petahana bisa tetap melakukan pekerjaannya. Menurut aturan yang ada sekarang, petahana wajib cuti selama masa kampanye atau sekitar empat bulan.
Pada pilkada serentak tahun depan itu berarti cuti berlangsung dari 28/10/2016 sampai 11/2/2017.
Ahok mengatakan dia akan digantikan oleh Plt Gubernur jika cuti kampanye bersama Djarot. Dia mengingatkan bahwa seorang Plt tidak boleh mengesahkan APBD DKI.
"Karena tidak boleh mengizinkan ketok palu APBD itu seorang Plt, harus gubernur. Bayangkan kalau saya cuti sampai Februari, berarti ketok palunya Februari dong," kata Ahok.
Idealnya, APBD sudah sah pada Januari sehingga anggarannya sudah bisa digunakan pada bulan selanjutnya.
Berdasarkan pengalaman ketika APBD 2015 terlambat disahkan, sejumlah program Pemprov DKI menjadi tersendat. Bahkan membayar gaji PNS DKI pun menjadi terlambat berbulan-bulan.
Ahok mengatakan, APBD DKI sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Dia tidak ingin kualitasnya menurun karena kepala daerahnya cuti kampanye selama 4 bulan.
"Makanya saya katakan cuti itu (dari) Januari oke deh, tapi saya ketok palu APBD dulu. Kalau enggak, kami telat. Masa APBD 2017 lebih buruk daripada APBD 2016? Kan lucu," kata dia.

PDI-P Bantah Pecah Belah Koalisi dengan Bikin Tim Internal Pemenangan Ahok-Djarot

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi

JAKARTA,  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membentuk tim internal untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, membantah pembentukan tim internal itu akan memecah belah partai koalisi. Selain PDI-P, ada tiga partai politik lain yang juga mengusung Ahok-Djarot, yakni Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.
"No.. no.. no. Sekarang gini, kan ada orang yang senang dengan partai, ada juga orang yang tidak seneng dengan partai. Kami kan bagaimana memenangkan sesuatu kan harus meng-hire orang banyak supaya datang ke tempat kami," kata Prasetio saat ditemui wartawan usai menonton laga senam PON XIX, di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016).
Dia mengatakan, pembentukan tim internal tidak hanya dilaksanakan untuk pemenangan pasangan Ahok-Djarot saja. PDI-P sudah membentuk tim internal pemenangan sejak lama.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, PDI-P juga membentuk tim internal memenangkan pasangan Jokowi-Ahok. PDI-P juga membentuk tim internal pemenangan pasangan calon kepala daerah di tiap kota/kabupaten/provinsi.
"Tim internal kami tuh gunanya buat mengontrol saksi, atau suara atau apa harus kami pegang semuanya," kata Prasetio.
Menurut PDI-P, Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi barometer pada pelaksanaan Pilpres 2019. PDI-P, lanjut dia, harus selektif dan berhati-hati dalam menentukan anggota tim internal pemenangan itu. Anggota tim internal juga harus mengatur strategi pemenangan dengan cara terbuka maupun tertutup.
PDI-P menunjuk Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sebagai Ketua Tim Internal Pemenangan Ahok-Djarot. Gembong mengatakan, partainya sudah menyusun anggota untuk tim internal itu.
Saat ini, PDI-P tengah merumuskan penyusunan tim pemenangan Ahok-Djarot yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Nanti susunannya bisa kami kasih ke Pak Djarot, bisa sampai 10 kader (yang masuk tim pemenangan Ahok-Djarot). Tapi terserah pasangan calon dan parpol lain," kata Gembong.

Alat Berat Meratakan Rumah Warga Bukit Duri

Proses pembongkaran rumah warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA,  Dua alat berat bergerak ke permukiman warga Bukit Duri di RT 06 RW 12, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) pagi. Alat-alat berat tersebut langsung membongkar rumah warga.

Alat berat mulai bergerak masuk pada sekitar pukul 08.00 WIB. Tidak ada perlawanan warga saat alat berat masuk untuk membongkar permukiman yang berada di bantaran Sungai Ciliwung tersebut.
Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri walau  warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan.
Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran pagi ini lantaran warga masih melakukan proses hukum dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam penggusuran kali ini, selain petugas Satpol PP, ratusan aparat polisi, beberapa dilengkapi dengan peralatan huru hara, ikut mengawal penggusuran. Petugas TNI juga terlihat berada di lokasi untuk mengawal proses itu.
Sejauh ini, tidak ada kericuhan yang terjadi. Warga nampak pasrah dan sepakat untuk berujuk rasa secara damai dalam menolak penertiban tersebut.

Golkar Tegaskan Ahok Harus Bantu Besarkan Partai jika Terpilih

Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot memakai piyama di RS AL Mintohardjo Jakarta untuk melakukan tes kesehatan, Sabtu (24/9/2016). Tiga pasangan calon cagub-cawagub menjalani tes kesehatan sebagai syarat Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

JAKARTA, Wakil Sekjen Partai Golkar Heitifah Sjaifudian menegaskan, kepala daerah yang diusung Partai Golkar harus ikut berkontribusi membesarkan partai jika terpilih Hal ini juga berlaku bagi petahana dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan kader partai.
"Sudah ditegaskan berkali-kali oleh Ketum (Setya Novanto) jangan sampai sesudah terpilih kemudian dia tidak membantu Golkar, membesarkan partainya," kata Heitifah di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Ia mengatakan, loyalitas terhadap partai menjadi alasan Golkar memprioritaskan mengusung kadernya sendiri dalam pilkada.
"Kader memang diutamakan, tapi dalam kasus tertentu, tidak masalah. Siapapun yang penting dia berkomitmen (membesarkan Golkar) nantinya," kata Heitifah.
Menurut Heitifah, adalah hal yang wajar apabila partai meminta timbal balik dari kepala daerah yang diusungnya.
Apalagi, dalam mengusung kepala daerah, Golkar sama sekali tidak meminta mahar politik.
"Kami tidak meminta uang dari kepala daerah, tapi kami tuntut nanti ketika terpilih mereka harus membuktikan bahwa plafon Golkar akan diterapkan di kebijakannya," kata Anggota Komisi II DPR ini.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya juga mengingatkan, kepala daerah baik bupati, wali kota atau gubernur yang diusung Golkar merupakan kepanjangan tangan partai.
Oleh karena itu, para kepala daerah yang diusung Golkar harus memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ini namanya pemanfaatan posisi, yang namanya bupati, wali kota, gubernur harus dimanfaatkan posisi itu untuk kebesaran Golkar. Ada bupati berkuasa di situ, Golkarnya masa kalah?" kata Idrus.