Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat memberi sambutan dalam "Napak Tilas Proklamasi" di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2016).
JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan masih adanya budaya korupsi di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.
Belum lama ini, mantan Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Jakarta Timur, Mimi Rahmiati, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi.
Ia menyayangkan masih adanya PNS yang korupsi padahal gajinya sudah
besar. Di lain pihak, kata dia, banyak juga pihak yang mengawasi kinerja
PNS DKI.
"Gaji PNS sudah begitu tinggi, masih saja (korupsi) itu kan
keterlaluan, kurang ajar," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis
(1/9/2016).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut bahwa revolusi mental membutuhkan proses panjang.
Revolusi mental bagi PNS, lanjut dia, tak semudah membalikkan telapak tangan.
Djarot mengatakan, pemerintah akan sulit memberi bantuan hukum jika pegawainya terlibat korupsi.
"Mereka melakukan seperti itu bukan karena dia miskin, tetapi karena dia serakah dan tidak ada rasa bersyukurnya. Ini masalah betul-betul mental yang mendasar perilaku korupsi," kata Djarot.
Selain itu, ia mengatakan bahwa pemberian gaji tinggi kepada PNS DKI merupakan salah satu antisipasi penyalahgunaan anggaran.
Namun, ternyata hal itu tak menjamin pegawai tidak memainkan anggaran. Pegawai, kata dia, harus bermental bersih dan selalu bersyukur terhadap apa yang didapatkan.
"Makanya setiap diklat saya selalu sampaikan bahwa kalau dia melakukan korupsi seperti itu yang kena bukan hanya dirinya. Dia punya keluarga, teman, sejawat, dan dia merusak nama baik Pemprov DKI," kata Djarot.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebut bahwa revolusi mental membutuhkan proses panjang.
Revolusi mental bagi PNS, lanjut dia, tak semudah membalikkan telapak tangan.
Djarot mengatakan, pemerintah akan sulit memberi bantuan hukum jika pegawainya terlibat korupsi.
"Mereka melakukan seperti itu bukan karena dia miskin, tetapi karena dia serakah dan tidak ada rasa bersyukurnya. Ini masalah betul-betul mental yang mendasar perilaku korupsi," kata Djarot.
Selain itu, ia mengatakan bahwa pemberian gaji tinggi kepada PNS DKI merupakan salah satu antisipasi penyalahgunaan anggaran.
Namun, ternyata hal itu tak menjamin pegawai tidak memainkan anggaran. Pegawai, kata dia, harus bermental bersih dan selalu bersyukur terhadap apa yang didapatkan.
"Makanya setiap diklat saya selalu sampaikan bahwa kalau dia melakukan korupsi seperti itu yang kena bukan hanya dirinya. Dia punya keluarga, teman, sejawat, dan dia merusak nama baik Pemprov DKI," kata Djarot.
Adapun Mimi diduga melakukan korupsi terkait kegiatan Pemeliharaan
RTH pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur
tahun anggaran 2015.
Pagu anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 70,5 miliar untuk Januari 2015 sampai Desember 2015.
No comments:
Post a Comment