Imparsial: Kasus Munir Harus Menjadi Bahan "Fit and Proper Test" Budi Gunawan

Direktur Imparsial Al Araf saat memberikan keterangan terkait 12 tahun kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2016).

JAKARTA,  Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib harus menjadi materi uji kepatutan dan kelayakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara di DPR pada Rabu (7/9/2016). Menurut Al Araf, keberpihakan terhadap korban pelanggaran HAM dan kesatuan visi dengan Presiden Joko Widodo dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM menjadi syarat penting seseorang memegang jabatan kepala BIN.
"Saya mendesak Komisi I DPR RI saat fit and proper test nanti menanyakan kepada Budi Gunawan soal penuntasan kasus Munir," ujar Araf saat ditemui di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2016).
Araf menuturkan, jika Budi berhasil terpilih menjadi kepala BIN, maka dia harus membuat institusi Intelijen lebih terbuka kepada publik dalam mengupayakan penuntasan kasus pembunuhan Munir.

Araf berharap Budi Gunawan tidak menutupi segala informasi terkait kasus tersebut dan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo tentang adanya dugaan keterlibatan oknum BIN.
"Budi Gunawan harus membuka diri kepada publik dan berani membuka kasus munir yang diduga melibatkan oknum BIN. Saya berharap dia tidak menutupi dan menyampaikan kepada Presiden tentang keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir," ungkapnya.
Kasus pembunuhan terhadap Munir Said Thalib masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Menurut Araf, sejak 12 tahun Munir dibunuh hingga saat ini belum terungkap mengenai siapa pelaku intelektual kasus tersebut.
Araf mengatakan proses investigasi dan hukum kasus Munir seharusnya tidak berhenti pada sosok Pollycarpus.