Pilkada DKI 2017 dan "Aroma" Politik Masa Lalu

Pemimpin empat parpol ketika berkumpul di kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

JAKARTA,  Suhu politik menjelang batas akhir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kian memanas. Para pembesar partai politik sampai "turun gunung".
Pilkada DKI yang berskala provinsi menjadi titik krusial bagi partai politik untuk menentukan langkah. Statusnya sebagai ibu kota negara membuat Pilkada DKI menjadi pertarungan politik level nasional.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung terlibat menentukan pasangan yang akan diusung.
PDI Perjuangan, yang sebulan terakhir masih berhitung, akhirnya menjatuhkan pilihan dengan mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dipasangkan dengan kadernya, Djarot Saiful Hidayat.

PDI-P bergabung dengan partai yang telah lebih dulu menyatakan dukungan kepada Ahok, yaitu Golkar, Hanura, dan Nasdem.
Pasca PDI-P memilih mengusung Ahok-Djarot, enam partai lainnya langsung menyusun langkah.
Enam partai itu adalah Gerindra, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.
SBY langsung menggagas pertemuan dengan tiga partai, yaitu PPP, PKB, dan PAN.
Awalnya, empat partai tersebut bersama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam koalisi penantang Ahok yang diberi nama Koalisi Kekeluargaan.
PDI-P sempat bergabung saat koalisi tersebut dibentuk.

Namun, Gerindra dan PKS seolah "menjauh" dengan memunculkan nama Sandiaga Uno yang akan dipasangkan dengan kader PKS, Mardani Ali Sera. 
Koalisi Kekeluargaan terpecah. PAN, PKB, PPP, dan Demokrat merasa tak diajak berdiskusi atas penunjukan Mardani tersebut.
Hal ini membuat Prabowo ikut "turun gunung".
Koalisi Gerindra-PKS dan koalisi empat partai belum jelas apakah akan bersama atau maju dengan calonnya masing-masing.
Pertarungan Megawati, SBY, dan Prabowo
Pilkada DKI kini seolah menjadi arena pertarungan tiga tokoh politik besar, yaitu Megawati, SBY, dan Prabowo.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 bak arena balas dendam bagi ketiga tokoh yang pernah berkompetisi pada pemilihan presiden.
Menurut Yunarto, Pilkada 2012 lalu mengubah persepsi Pilkada DKI.
Hasil pilkada dinilainya berkontribusi menentukan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014.
Partai yang berhasil memenangi Pilkada DKI Jakarta 2012 pada akhirnya menjadi penguasa karena keluar sebagai pemenang pemilu.
Menurut dia, Pilkada DKI 2017 seolah ingin mengulang momentum tersebut.
"Itulah kenapa seakan yang berhadapan adalah orang-orang yang pernah mengalami pertarungan politik juga. SBY-Mega, Prabowo-Jokowi," ujar Yunarto, saat dihubungi, Kamis (22/9/2016).
Kali ini, ia menganggap Ahok adalah representasi Joko Widodo yang pada Pilkada DKI 2012 menjadi pasangannya.
Pada Pilpres 2014, Jokowi terpilih menjadi Presiden RI dan posisinya sebagai Gubernur DKI digantikan Ahok.
Meski tak lagi berdampingan, tetapi kekompakan pasangan Jokowi-Ahok cukup lekat di ingatan masyarakat DKI.
Setelah PDI-P menambatkan perahu dukungannya, Ahok dianggap sebagai representasi Megawati.
Yunarto mengatakan, hal ini menyebabkan munculnya poros koalisi yang langsung dimotori oleh pemimpin parpol, yaitu SBY dan Prabowo.
"Tujuannya bukan hanya sekadar penguasaan DKI, tapi batu loncatan untuk pertarungan menuju 2019," kata Yunarto.
Kini publik masih menunggu. Enam partai politik belum menentukan pilihan. Apakah pertarungan perebutan kursi pimpinan DKI hanya melibatkan dua calon atau justru terpecah tiga poros yang mewakili tiga tokoh besar politik tersebut?