Tak Minta MPR, DPR, DPD Hemat Anggaran Dianggap Cara Jokowi Membuat "Mandul"

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA,  Direktur Center for Budget Analys Ucok Sky Khadafi menilai, tidak dipangkasnya anggaran MPR, DPR, DPD oleh Presiden Joko Widodo, merupakan strategi pemerintah untuk membungkam lembaga tersebut. Di sisi lain, anggaran bagi 83 kementerian/lembaga dipangkas melalui Instruksi Presiden.
"Ini yang namanya 'suap' kepada politisi Senayan agar mereka mandul. Tidak melakukan kritik atau komentar atas perbuatan pemerintah melakukan mutilasi anggaran kepada kementerian atau lembaga lainnya," kata Ucok dalam pesan singkat kepada awak media, Selasa (6/9/2016).
Pemangkasan anggaran yang tidak merata, menurut Ucok, merupakan sesuatu yang tidak adil.

Ia khawatir, masyarakat akan beranggapan jika anggaran yang dipangkas merupakan anggaran yang peruntukkannya kurang strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sedangkan buat DPR, MPR, dan DPD, pihak pemerintah tidak berani melakukan mutilasi lantaran takut menganggu program-program mereka yang bagus nan penting seperti perjalanan atau 'jalan-jalan dinas' dalam negeri, atau carter pesawat buat DPD dalam kunjungan ke daerah, dan kunjungan wisata ke luar negeri," ujarnya.
Jika Presiden tak ingin disebut tengah membungkam DPR, menurut dia, maka anggaran bagi wakil rakyat itu juga harus dipangkas.

Presiden Jokowi sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga per tanggal 26 Agustus 2016 tersebut.
Ada 83 kementerian/lembaga yang diminta menghemat anggaran. Total dari penggematan anggaran itu mencapai 64 Triliun. Namun, DPR, DPD dan DPRD tidak diminta melakukan penghematan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, kebijakan tersebut merupakan domain pemerintah. DPR tak meminta hal apapun terkait penghematan anggaran.

"DPR tidak dalam kapasitas meminta atau mendorong (agar anggaran DPR tak dipotong)," kata Taufik.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR, pemerintah berhak melakukan efisiensi anggaran selama keputusan yang diambil tidak mengubah asumsi makro dalam APBNP 2016 yang telah disepakati bersama.
"DPR menyerahkan sepenuhnya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian, efisiensi anggaran," kata Politisi PAN itu.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui bahwa pihaknya melobi pemerintah agar tidak memotong anggaran MPR sesuai yang dialokasikan pada APBN 2016.
Menurut dia, lobi ini membuat anggaran MPR tidak dipotong.